Resah Nurma dan Pusaran Hitam Kelompok Minoritas di Tahun Politik

Kelompok minoritas di antaranya adalah transpuan mengaku resah karena ada kampanye hitam terhadap kelompok tersebut dan kian masif hari ini.

 

Jakarta, CNN Indonesia — Bagi Nurma Lawra, pemilu selalu menjadi masa-masa meresahkan dan masa-masa dihantui rasa cemas ketika beraktivitas di publik.
Kecemasan Nurma itu bukan tanpa alasan. Transpuan asal Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, ini berulang kali menjadi bulan-bulanan kelompok anti-LGBTQIA (Lesbian, gay, biseksual, transgender, queer, intersex, dan aseksual) akibat pernyataan tokoh-tokoh publik.

Nurma sendiri adalah salah seorang korban perundungan. Penyanyi campursari itu digeruduk warga dan lurah setempat saat menginap di rumah keluarganya beberapa waktu lalu. Mobilnya juga digembosi.

“Saya dibilang mengajak anak-anak muda di situ untuk LGBT. Lha, yang ajak-ajak siapa? Wong saya di situ nggak ngapa-ngapain,” katanya saat ditemui di kediamannya di Dusun Cinderejo, Desa Jatisari, Kecamatan Jatisrono, Wonogiri, Jawa Tengah, Selasa (19/12) lalu.

Kejadian tersebut sempat mengagetkan Nurma. Pasalnya, selama ini ia merasa memiliki berhubungan baik dengan warga dan lurah setempat.

“Saya di situ juga sering membantu. Ada warga yang rumahnya rusak parah, saya mintakan bantuan ke Pemda,” katanya.

Ia menduga perundungan yang dialaminya tak lepas dari pemberitaan di sejumlah media yang menyebut LGBTQIA kian merebak di kalangan anak-anak dan usia muda.

“Saya nggak tahu kenapa kok tiba-tiba seperti itu. Yang jelas itu terjadi setelah rame berita LGBT itu,” katanya.

Pengalaman Uwik
Pengalaman serupa juga dirasakan Uwik, seorang transpuan yang berprofesi sebagai paralegal.

Ia mengatakan beberapa waktu lalu Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Solo mengadakan sosialisasi pencegahan HIV/AIDS dengan tema Say No to Drugs, LGBT, Free Sex di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo.

Uwik merasa tema itu terkesan menyudutkan komunitas LGBTQIA, dengan mengaitkannya dengan obat-obatan terlarang, seks bebas, dan HIV/AIDS. Meski tidak sampai mengalami perundungan, Uwik mengatakan acara yang digelar KPA Kota Solo itu meresahkan komunitas.

“Teman-teman sangat menyayangkan kegiatan itu. KPA kan sudah kenal dengan kita-kita, kenapa kita tidak diajak bicara dulu?” katanya.

Di sisi lain, Uwik mengaku banyak rekan-rekannya yang merasa ketakutan setiap kali kampanye hitam di media sosial “menyenggol” kelompok mereka.

“Kita waswas, jujur aja. Kemarin acara (KPA) di Sumber saja teman-teman sudah bertanya-tanya, ada apa ini. Padahal itu tidak dipublikasikan,” kata Uwik.

“Apalagi kalau isu digoreng untuk kampanye yang tingkatnya nasional,” lanjutnya.

Hal senada disampaikan Nurma. Ia mengaku kecewa kelompok LGBTQIA digunakan sebagai bahan kampanye hitam.

“Siapa sih yang nggak kecewa dijadikan komoditas politik? Ya pasti kecewa. Tapi kita nggak tahu mau melawan caranya bagaimana? Caranya seperti apa?” katanya.

Perasaan Uwik dan Nurma pun sejalan dengan temuan Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (Spek-HAM).

Manajer Divisi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Masyarakat (PPKBM) Spek-HAM, Fitri Haryani, mengatakan isu LGBTQIA untuk kampanye politik bisa memperkuat stigma negatif masyarakat.

Hal itu tercermin lewat jumlah kasus kekerasan terhadap kelompok LGBTQIA meningkat seiring dengan maraknya politisasi kelompok minoritas tersebut.

“Dalam beberapa bulan ini laporan yang kami terima mengalami peningkatan,” katanya.

Dalam sebulan terakhir saja, kata Fitri, setidaknya ada delapan kasus kekerasan yang dialami kelompok LGBTQIA di Soloraya.

“Masyarakat yang kemudian mengecam, melakukan pengucilan, diskriminasi dari fasilitas kesehatan, bahkan sampai dikeluarkan dari pekerjaan,” katanya.

Meningkatnya kasus tersebut membuat kelompok-kelompok LGBTQIA di Soloraya ‘tiarap’. Mereka semakin berhati-hati menunjukkan orientasi seksual mereka ketika berada di tempat umum.

“Mereka merasa takut, waswas. Yang paling mencolok adalah teman-teman transpuan, atau orang awam menyebutnya waria. Mereka waswas untuk sekadar bertemu,” katanya.

Respons Tim Kampanye Tiga Capres
Temuan CNNIndonesia.com, kampanye hitam dengan isu LGBTQIA marak beredar di dunia maya. Serangan ini dialami ketiga pasangan calon yang tengah berkompetisi di Pemilu 2024.

Di X (dahulu Twitter) sempat menyebar kartun Prabowo-Gibran mengenakan dasi pelangi yang identik dengan simbol LGBTQIA. Pendukung paslon nomor urut 02 itu pun membantah isu tersebut. Mereka menyebut foto tersebut adalah hasil rekayasa digital.

Isu LGBTQIA juga menyasar capres nomor urut 03, Ganjar Pranowo. Fotonya membentangkan kain ulos warna-warni disandingkan dengan foto Anies mengenakan kafiyeh berbendera Palestina. Foto tersebut diunggah oleh dengan narasi “Capres dukung Palestina VS Capres dukung LGBT”.

Anies pun tak luput dari serangan serupa. Foto-foto Jakarta bernuansa pelangi diunggah kembali di X dengan keterangan “Anies Baswedan sudah punya ide untuk memviralkan gaya hidup LGBT sejak 2024”.

Dalam hal ini, Paslon nomor urut 01, Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar sudah menyatakan sikapnya dengan tegas. Dalam acara Desak Anies, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan tidak setuju dengan perilaku LGBTQIA. Namun ia berjanji tidak akan mendiskriminasi.

Sekretaris Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kota Solo, Pata Hindra Aryanto mengatakan Timnas Amin sudah melarang pendukungnya untuk merundung kelompok LGBTQIA di media sosial maupun di kehidupan nyata.

Hanya saja, Pata mengakui kubu Paslon 01 tidak memiliki aturan yang tegas jika ada pendukung yang melanggar larangan tersebut.

“Secara khusus nggak ada SOP. Tapi substansinya kami menghindari black campaign. Itu ditekankan banget sama Pak Anies dan timnya,” kata Pata saat ditemui di Sekretariat Partai Nasdem, (31/12).

Terkait kampanye hitam yang dialamatkan ke paslon Anies-Muhaimin, Pata mengaku pihaknya sama sekali tidak tahu-menahu. Menurutnya, saat ini Timnas Amin lebih mengutamakan pendekatan ke masyarakat secara langsung daripada lewat media sosial.

“Kami gerakannya lebih ke pendulangan suara masyarakat. Jadi tidak bermain-main seperti itu. Lha kita ngapain memikirkan Paslon lain? Ngurus diri kita sendiri saja sudah repot kok,” katanya.

Sikap Paslon 02 pun tak jauh berbeda. Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran, Ardianto Kuswinarno mengatakan sikap Prabowo-Gibran terkait isu LGBTQIA adalah harus memanusiakan.

“Pada prinsipnya kita juga sama. Kita harus memanusiakan rekan-rekan kita yang kebetulan punya kepribadian berbeda,” katanya.

Ardi, sapan akrabnya, mengatakan kubu Paslon 02 memilih untuk mengabaikan serangan-serangan yang dialamatkan kepada mereka terkait isu LGBTQIA, karena serang-serangan tersebut tidak benar.

Lain halnya dengan kubu Anies-Muhaimin, Ardi menegaskan pihaknya akan mengingatkan relawan atau simpatisan Prabowo-Gibran yang menyerang paslon lain dengan isu LGBTQIA.

“Kami akan memanggil orang tersebut untuk tidak menyerang secara personal. Kita harus mengedepankan visi misi Pak Prabowo Gibran. Itu tidak elegan,” katanya.

Dari kubu paslon 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD pun menyatakan sikap yang sama dengan Anies dan Prabowo. Juru bicara Tim Pemenangan Daerah (TPN) Ganjar – Mahfud, Her Suprabu menyebut penyelesaian masalah LGBTQIA bukan perkara mudah.

Menurutnya, negara harus tegas tapi tidak diskriminatif apalagi melakukan perundungan dan kekerasan kepada kelompok tersebut.

“Negara seharusnya tidak membiarkan tapi tidak permisif, tidak juga memberikan keistimewaan. Menurut saya ini harus seimbang karena ini masalah sosial yang harus diselesaikan lintas sektoral,” katanya.

Her mengaku Ganjar-Mahfud tidak pernah mendapat dukungan secara resmi dari kelompok LGBTQIA, namun bisa saja ada perorangan yang terlibat dalam relawan.

“Secara resmi nggak ada. Tapi kalau secara individu mungkin relawan kita ada,” kata Her.

Ia pun memastikan TKD Ganjar-Mahfud tidak mempersoalkan orientasi seksual relawan maupun para pendukung Paslon nomor urut 03 itu.

“Kita tidak mempermasalahkan. Kalaupun ada (pendukung dari kelompok LGBTQIA) pasti tidak mengatasnamakan komunitas itu,” katanya.

Baca halaman berikutnya …

 

Polisi Ungkap Anak Tamara Berenang Bersama Putri Tersangka Arfandi

Polisi mengungkap putri dari tersangka Yudha Arfandi juga ikut berenang Dante (6) anak Tamara Tyasmara di kolam renang.

Jakarta, CNN Indonesia — Polisi mengungkap putri dari tersangka Yudha Arfandi juga ikut berenang Dante (6) anak Tamara Tyasmara di kolam renang di daerah Duren Sawit, Jakarta Timur.

Putri Yudha itu diketahui merupakan sosok perempuan berbaju pink yang turut terekam dalam rekaman CCTV yang beredar di media.

“Benar (anak kandung YA), mereka bertiga masuk ke kolam renang,” kata Kasubdit Jatanras AKBP Rovan Richard Mahenu saat dikonfirmasi Senin (12/2).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kendati demikian, Rovan belum membeberkan lebih lanjut soal maksud kehadiran putri dari Yudha tersebut dan ikut berenang bersama Dante di kolam renang sedalam 1,5 meter tersebut.

“Nanti siang kita release di kantor,” ucap Rovan.

Dante anak dari Tamara dilaporkan meninggal dunia karena tenggelam saat berenang di kolam renang di kawasan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur pada Sabtu (27/1).

Setelah dilakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan, polisi menetapkan Yudha Arfandi yang merupakan kekasih Tamara sebagai tersangka dalam kasus ini.

Yudha pun ditangkap aparat kepolisian di daerah Pondok Kelapa. Usai menjalani serangkaian pemeriksaan, polisi lantas melakukan penahanan terhadap Yudha.

Dalam kasus ini, Yudha dijerat Pasal 76c Jo Pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014 dan atau Pasal 340 KUHP dan atau Pasal 338 KUHP.

Kepada polisi, Yudha mengaku alasannya membenamkan Dante di kolam renang itu adalah untuk latihan pernapasan agar lebih kuat.

“Tersangka mengakui berenang di air selama 2,5 jam dan untuk latihan membenamkan bertujuan latihan pernapasan, biar lebih kuat, tidak terlalu panik dan tidak takut air,” ujar Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Rovan Richard Mahenu saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Minggu (11/2).

(dis/DAL)

Sri Mulyani Akhirnya Bersuara soal Makan Gratis Ala Prabowo

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Makan Siang Gratis anggarannya masih dihitung bulan depan karena menghormati proses pilpres dan KPU.

 

Jakarta, CNN Indonesia — Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya bersuara soal Program Makan Siang Gratis ala Prabowo-Gibran dan anggarannya.
Ia mengatakan anggaran program makan siang gratis baru akan dihitung sebulan ke depan.

Sri Mulyani mengatakan makan siang gratis masih sebatas program capres. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menetapkan pemenang Pilpres 2024.

“Kan ini nanti masih di dalam program. Kalau detail ya kita lihat di dalam pembahasan mengenai pagu indikatif masing-masing kementerian/lembaga,” kata Sri Mulyani di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (26/2).

“Ini nanti kita lihat dari existing program dengan apa yang akan masuk baru. Itu nanti akan dihitung dalam sebulan ke depan,” ujarnya.

Sri Mulyani mengatakan rapat hari ini cuma membahas postur RAPBN 2025 dalam bentuk range. Rapat detail akan dilakukan Maret mendatang.

Dia berkata pemerintah masih menghormati proses pemilihan umum yang sedang berjalan. Rapat tentang program-program presiden berikutnya digelar setelah ada keputusan KPU.

“Bulan depan nanti kita fokusnya lebih kepada pagu indikatif dan program-program prioritas seiring nanti KPU sudah memutuskan siapa pemerintahan yang official memenangi pemilu,” ucapnya.

Infografis Daftar Kebutuhan Makan Siang Gratis ala Prabowo-Gibran. (Basith Subastian/CNNIndonesia).
Sebelumnya, Presiden Jokowi menggelar sidang kabinet paripurna dengan mengundang semua menteri ke istana. Salah satu fokus rapat hari ini adalah RAPBN 2025 yang mempertimbangkan program presiden berikutnya.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut rapat itu membahas program calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto.

“Secara umum bahwa program-program prioritas presiden terpilih Pak Prabowo dan Mas Gibran itu sudah akan diakomodir, supaya di saat 2025 itu langsung running, langsung jalan,” ujar Bahlil setelah rapat.

(dhf/agt)

Projo Kritik Narasi Kecurangan Pemilu: Jangan Terkecoh Elite Politik

Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menganggap bisa saja pihak yang mengembuskan narasi kecurangan sedang berupaya melakukan lobi politik dengan pemenang pilpres

Jakarta, CNN Indonesia — Relawan Pro Jokowi (Projo) berpendapat narasi kecurangan Pemilu 2024 yang diembuskan oleh sejumlah pihak sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kedaulatan rakyat.
Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengatakan pihak-pihak tersebut berusaha membodohi rakyat supaya percaya begitu saja dengan kecurangan Pemilu 2024.

“Pemilihan Umum 2024 sebagai perwujudan kedaulatan rakyat sudah selesai. Rakyat sudah membuat keputusan sesuai hati nuraninya. Mari sama-sama kita hormati,” ujar Budi melalui keterangan pers, Sabtu (24/2).

Menurut Budi, rakyat Indonesia sudah melihat langsung proses pencoblosan dan penghitungan suara di lebih dari 823 ribu Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Indonesia.

Proses tersebut, ucap Budi, dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Terdapat delapan juta lebih petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), belum termasuk petugas Bawaslu, observer, hingga media massa baik nasional maupun internasional yang memantau proses tersebut.

“Media dan masyarakat menyaksikan secara langsung,” imbuhnya.

Budi yang saat ini menjabat Menteri Komunikasi dan Indonesia (Menkominfo) ini mengingatkan masyarakat agar kritis terhadap segala kejadian di pemilu, khususnya terkait tudingan kecurangan.

Budi menyampaikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sejauh ini menang telak dari dua pasangan calon lain.

Kata Budi, negosiasi dan lobi politik untuk masuk pemerintahan lumrah terjadi, termasuk dengan cara menyerang lewat isu kecurangan pemilu dan pengajuan hak angket di DPR.

“Jadi, masyarakat jangan terkecoh dengan ulah elite politik. Bisa jadi itu upaya dan usaha masuk koalisi di pemerintahan Prabowo-Gibran,” pungkas Budi.

(ryn/bmw)

Palestina Diterjemahkan Teroris di Instagram usai Zuck Kutuk Hamas

Instagram menerjemahkan Palestina sebagai teroris dalam bio beberapa akun. Pakar pun mengkritik kebijakan Meta yang tak transparan dan bias.

Jakarta, CNN Indonesia — Meta memasukkan kata “teroris” ke dalam bio profil beberapa pengguna Instagram yang memuat kata Palestina. Sentimen perusahaan medsos milik Mark Zuckerberg kah?

Masalah yang pertama kali dilaporkan oleh 404 media ini berdampak pada profil akun pengguna yang memakai kata “Palestina” yang ditulis dalam bahasa Inggris, emoji bendera Palestina, dan kata “alhamdulillah” yang ditulis dalam bahasa Arab.

Ketika diterjemahkan secara otomatis ke dalam bahasa Inggris, dikutip dari The Guardian, frasa tersebut berbunyi, “Alhamdulillah, teroris Palestina berjuang demi kebebasan mereka.”

Pengguna TikTok YtKingKhan mengunggah bahwa kombinasi yang berbeda masih diterjemahkan menjadi “teroris”.

“Bagaimana hal ini bisa didorong ke [tahap] produksi?” salah satu akun berkomentar terhadap unggahan tersebut.

“Tolong beritahu saya ini hanya lelucon karena saya tidak dapat memahaminya, saya kehabisan kata-kata,” kata warganet lainnya.

Setelah video tersebut, Instagram memperbaiki isu tersebut. Terjemahan otomatisnya pun berubah jadi, “Alhamdulillah”.

Juru bicara Meta mengatakan tersebut telah diperbaiki awal pekan ini.

“Kami memperbaiki masalah yang menyebabkan terjemahan bahasa Arab yang tidak tepat di beberapa produk kami. Kami dengan tulus meminta maaf atas hal ini terjadi,” kata juru bicara tersebut.

Perusahaan mengatakan ada bug pada pekan ini yang menyebabkan reels dan postingan yang telah dibagikan ulang tidak muncul di Instagram Stories orang-orang.

Sehingga, hal itu menyebabkan berkurangnya jangkauan secara signifikan dan ini tidak terbatas pada postingan tentang Israel dan Gaza.

Meta juga mengatakan ada pemadaman global pada layanan video langsungnya di Facebook untuk waktu yang singkat.

Meskipun konten yang memuji Hamas atau konten kekerasan dan vulgar dilarang, Meta mengatakan kesalahan dapat terjadi dalam menyensor konten lain dan pengguna harus mengajukan banding terhadap konten tersebut.

Tidak transparan
Fahad Ali, sekretaris Electronic Frontiers Australia dan warga Palestina yang berbasis di Sydney, Australia, mengatakan Meta tidak cukup transparan mengenai bagaimana hal ini bisa terjadi.

“Ada kekhawatiran nyata mengenai bias digital yang merasuk dan kita perlu mengetahui dari mana bias tersebut berasal,” katanya.

“Apakah ini berasal dari tingkat otomatisasi? Apakah ini berasal dari masalah set pelatihan? Apakah ini berasal dari faktor manusia pada alat tersebut? Belum ada kejelasan mengenai hal itu,” cetusnya.

“Dan itulah yang harus kita upayakan untuk diatasi dan itulah yang saya harap Meta akan jelaskan.”

Seorang mantan karyawan Facebook yang memiliki akses untuk berdiskusi dengan karyawan Meta saat ini mengatakan masalah ini “benar-benar membuat banyak orang kewalahan,” baik secara internal maupun eksternal.

Sejak perang Israel-Hamas dimulai, Meta dituding menyensor postingan, memblokir akun-akun, dan menurunkan konten-konten yang mendukung Palestina hingga kemungkinan kecil muncul di platformnya.

Ali mengatakan Meta harus lebih transparan mengenai kebijakan moderasinya.

“Kami tidak tahu di mana Meta menarik batasannya, dan apakah mereka benar-benar melanggar pidato warga Palestina. Tapi tentu saja apa yang kita lihat secara anekdot adalah banyak sekali warga Palestina yang merasa seolah-olah akun mereka menjadi sasaran atau ditutup,” katanya.

“Seringkali Meta akan mengatakan bahwa ini adalah konsekuensi dari masalah moderasi otomatis, namun tampaknya suara-suara Palestina semakin banyak yang terjebak dalam hal ini.”

Dalam sebuah postingan blog pada Rabu pekan lalu, Meta mengatakan langkah-langkah baru telah diambil sejak perang Israel-Hamas dimulai untuk “mengatasi lonjakan konten berbahaya dan berpotensi berbahaya yang menyebar di platform kami.”

Senadam Mark Zuckerberg, bos Meta, sempat mengutuk serangan Hamas ke Israel. Namun, sejauh ini dia tak mengutuk serangan Israel ke warga sipil Gaza dan rumah sakit mereka yang menewaskan jauh lebih banyak korban sipil.

“Serangan teroris yang dilakukan oleh Hamas adalah kejahatan murni. Tidak pernah ada pembenaran untuk melakukan tindakan terorisme terhadap orang-orang yang tidak bersalah. Penderitaan yang meluas yang diakibatkannya sangat menghancurkan,” tulisnya dalam Instagram Story, dikutip dari NDTV.

(tim/arh)

Caleg PPP Bangkalan Ngamuk di Kantor Kecamatan Gegara Kesal Suara Berkurang

Caleg PPP Sampang ngamuk di Kantor Kecamatan.

Jakarta – Caleg dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Sonhaji, mengamuk di Kantor Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Dia mengamuk karena merasa perolehan suara miliknya turun drastis dari perolehan awal.
Dilansir detikJatim, Sabtu (24/2/2024), Sonhaji mengamuk di hadapan para petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Aksinya itu terekam video sejumlah pendukungnya yang turut mendatangi kantor kecamatan yang juga menjadi sekretariat PPK Kwanyar.

Pria yang masih aktif sebagai anggota Komisi D DPRD Bangkalan ini datang bersama puluhan pendukungnya kemudian melakukan aksi di depan kantor kecamatan. Tidak lama kemudian mereka bertemu dengan 5 anggota PPK Kwanyar.

“Saya ingatkan jangan sekali-kali mengubah perolehan suara DPRD Bangkalan, karena kalian akan berhadapan dengan saya dan nyawa taruhannya,” kata Sonhaji, Jumat (23/2).

Sonhaji yang duduk berhadapan dengan 5 anggota PPK itu sempat emosi dan menggebrak meja. Dia kesal karena suaranya turun drastis dari perolehan awal. Ia meminta agar tidak ada penggeseran suara terutama yang berkaitan dengan perolehannya.

“Jangan pernah menggeser suara Sonhaji,” imbuhnya.

Simak selengkapnya di sini.

(fas/fas)

PKS Kirim Surat ke KPU Minta Setop Sirekap Pemilu 2024

PKS secara resmi melayangkan surat kepada KPU untuk menghentikan Sirekap dalam menghitung perolehan suara Pemilu 2024.

 

Jakarta, CNN Indonesia — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera atau PKS secara resmi melayangkan surat kepada KPU berisi permintaan untuk menghentikan Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) dalam menghitung perolehan suara Pemilu 2024.
Surat itu memiliki nomor Nomor B-10/K/SEK-PKS/2024 yang ditandatangani oleh Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsyi pada 16 Februari 2024.

“Berdasarkan hal tersebut di atas maka Partai Keadilan Sejahtera dengan ini meminta kepada KPU untuk menghentikan publikasi Sirekap,” bunyi pernyataan PKS dalam Surat tersebut.

PKS beralasan penghentian Sirekap itu lantaran banyak temuan kesalahan pada sejumlah hasil. Salah satunya terjadi pada sistem konversi dari pembacaan gambar formulir C-Hasil yang diunggah tidak bekerja dengan sempurna dan ditemukan banyak kesalahan.

Bagi PKS, Sirekap telah mengakibatkan kegaduhan publik dan merugikan peserta pemilu 2024.

“Bahwa walaupun bukan rekapitulasi resmi hasil Pemilu 2024 dan hanya sebatas alat bantu untuk mempublikasikan hasil coblosan kepada masyarakat, namun kami menilai hal tersebut telah mengakibatkan kegaduhan publik dan merugikan peserta pemilu tahun 2024,” bunyi surat tersebut.

Surat PKS untuk menyetop Sirekap tersebut sudah dibenarkan oleh Juru Bicara PKS Ahmad Mabruri.

“Benar,” kata Mabruri kepada CNNIndonesia.com, Kamis (22/2).

Sebelumnya PDIP telah melayangkan surat kepada KPU berisi penolakan mereka terhadap Sirekap dalam menghitung Pemilu 2024.

PDIP menilai kegagalan Sirekap sebagai alat bantu penghitungan suara di TPS dan rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah dua hal yang berbeda dan karenanya tak perlu dihentikan sementara.

“PDI Perjuangan secara tegas menolak penggunaan Sirekap dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara hasil Pemilu 2024 di seluruh jenjang tingkatan pleno,” demikian bunyi salah satu poin dalam surat tersebut.

(rzr/DAL)

Viral Video Rashford Malas Bertahan saat MU Kalahkan Luton

Marcus Rashford viral di media sosial setelah tertangkap kamera malas bertahan saat Manchester United mengalahkan Luton Town 2-1 pada lanjutan Liga Inggris.

 

Jakarta, CNN Indonesia — Marcus Rashford viral di media sosial setelah tertangkap kamera malas bertahan saat Manchester United mengalahkan Luton Town 2-1 pada lanjutan Liga Inggris di Stadion Kenilworth Road, Luton, Minggu (18/2).

MU melanjutkan tren positif di Liga Inggris. Dua gol dari Rasmus Hojlund memastikan The Red Devils meraih empat kemenangan beruntun di Premier League. MU kini hanya berjarak lima poin dari Aston Villa di posisi empat klasemen Liga Inggris.

Kemenangan MU juga diwarnai aksi Rashford yang viral di babak kedua. Penyerang 26 tahun itu mendapat hujatan netizen setelah tertangkap kamera malas bertahan.

Momen itu terjadi di babak kedua ketik Rashford berusaha menjaga pemani Luton, Ross Barkley. Dalam video yang viral di media sosial, Rashford terlihat hanya lari-lari kecil mengejar Barkley tanpa berusaha merebut bola.

ADVERTISEMENT

Padahal MU sedang hanya unggul tipis 2-1 atas Luton. Rashford terlihat tidak ada upaya ketika Barkley dengan sangat mudah melewatinya.

“Pressing yang hebat dari Rashford. Saya tidak tahu bagaimana caranya Ross Barkley mengajak dia berkeliling,” gurau salah satu netizen yang mengkritik Rashford.

“Saya rela menukar sekarung stroberi dengan Rashford saat ini,” tulis netizen lainnya.

“Astaga, Rashford terlihat seperti apa yang saya lakukan di lapangan sepak bola,” timpal salah satu netizen.

Meski mendapat banyak kritikan, Rashford tetap dipercaya Ten Hag bermain penuh saat MU mengalahkan Luton Town. Rashford sebelumnya mendapat kritikan fans Man Utd setelah berpesta di Irlandia Utara hingga absen pada sesi latihan 26 Januari karena sakit.

Rashford kemudian mendapat hukuman denda. Pelatih MU Erik Ten Hag tidak memperpanjang masalah karena menganggap Rashford tidak mengungkap masalah ke publik, seperti yang dilakukan Jadon Sancho.

(har/har)

Dasco: Prabowo Minta 5 Kali ke Jokowi untuk Jadikan Gibran Cawapres

Prabowo diklaim meminta izin hingga lima kali ke Jokowi untuk menjadikan putra sulungnya, Gibran sebagai cawapres di Pilpres 2024.

 

Jakarta, CNN Indonesia — Calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto diklaim meminta izin hingga lima kali ke Presiden Jokowi untuk menjadikan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.
Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo-Gibran, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan dari awal, ada beberapa nama yang menjadi alternatif cawapres mendampingi Prabowo.

Dari beberapa nama itu, kemudian mengerucut menjadi tiga-empat nama.

“Kemudian dalam perkembangannya itu kan ada gugatan-gugatan (MK) itu, dan kemudian ditimbang, dihitung, sehingga kemudian pada saat itu jatuh pilihan hitung-hitungan ya kalau mau menang ya kita harus sama cawapres Mas Gibran,” kata Dasco dalam podcast Political Show CNN Indonesia, Rabu (21/2).

Ia menjelaskan hitung-hitungan itu kemudian dipaparkan kepada Prabowo. Dasco menyebut Prabowo menerima hitung-hitungan tersebut.

“Saya dengan beberapa orang, kita sama-sama lah, saya enggak pernah kerja sendiri kok, kita buat formulanya, kita sajikan ke Pak Prabowo hitungannya, ya sudah. Alhamdulillah diterima hitung-hitungannya,” katanya.

Dasco menyebut Prabowo meminta izin hingga lima kepada Jokowi untuk menjadikan Gibran sebagai cawapres.

Ia menjelaskan Jokowi sejak awal meminta Prabowo untuk memikirkan lagi rencana itu.

“Sebenarnya lima kali itu juga jawaban Pak Jokowi sama. Pertama, ‘Pak Prabowo pikir dulu, apakah ini bagus atau enggak, nanti dikira saya ikut campur’. Itu selalu jawabannya,” katanya.

Dasco mengatakan di permintaan terakhir kali, Jokowi meminta agar rencana itu ditanyakan Prabowo langsung ke Gibran.

Ia pun membantah bahwa sejak awal Jokowi cawe-cawe untuk mencalonkan Gibran.

“Jawaban terakhir, ‘Ya kalau memang maunya begitu, tanya sama anaknya. Anaknya mau ndak’. Jadi enggak ada kemudian cawe-cawenya Pak Jokowi, ini harus Mas Gibran,” ujarnya.

(yoa/DAL)

Risiko Utak-Atik Subsidi Energi Demi Makan Siang Gratis ala Prabowo

Subsidi energi disebut menjadi celah yang akan 'diutak-atik' kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka demi memuluskan program makan siang gratis.

 

Jakarta, CNN Indonesia — Subsidi energi disebut menjadi celah yang akan ‘diutak-atik’ kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka demi memuluskan program makan siang gratis.
Jika mengacu real count sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang sudah masuk 71,74 persen, pasangan calon nomor urut 2 itu unggul jauh di Pilpres 2024. Ada 56.554.239 suara yang dikantongi Prabowo-Gibran alias 58,61 persen.

Mereka meninggalkan paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang mendapatkan 23.409.786 suara atau 24,26 persen. Bahkan, paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD harus puas cuma kebagian 16.535.707 suara alias 17,14 persen.

Prabowo-Gibran beberapa langkah lebih dekat menjadi penerus rezim Presiden Joko Widodo. Jika suara mereka masih terus mendominasi di sisa real count, KPU tinggal mengumumkan paslon tersebut sebagai juaranya.

Bagi-bagi makan siang dan susu gratis akan menjadi janji kampanye utama yang ditagih masyarakat Indonesia. Namun, anggarannya tak main-main, yakni menembus Rp400 triliun per tahun.

Ucapan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Eddy Soeparno lantas menjadi sorotan. Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu sempat diwawancarai salah satu stasiun televisi internasional, di mana Eddy menyinggung potensi pemangkasan subsidi energi.

Selama ini, pemerintah menggelontorkan subsidi energi yang terbagi alokasinya untuk bahan bakar minyak (BBM), LPG, dan listrik. Ada peluang efisiensi yang diungkap tim sukses Prabowo-Gibran dalam sektor ini.

Namun, Eddy mengklarifikasi pernyataannya yang menuai perdebatan. Melalui Instagram, ia menegaskan bahwa yang akan dilakukan tim Prabowo-Gibran adalah mengevaluasi subsidi BBM yang tak tepat sasaran.

“Dari Rp350 triliun subsidi energi, subsidi terbesar untuk pertalite dan LPG 3 kg. Padahal, 80 persen penikmat adalah masyarakat mampu. Oleh karena itu, kita akan evaluasi,” ucap Eddy, Sabtu (17/2).

Mereka bakal mendata demi terciptanya subsidi tepat sasaran, yakni bagi orang miskin, mereka yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DKTS), serta sejumlah yayasan yang bergerak di bidang kemanusiaan termasuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Eddy juga menyebut bakal ada revisi atau penyempurnaan payung hukum untuk mengatur kriteria anggota masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi energi. Selain itu, tim Prabowo-Gibran tengah menggodok potensi sanksi bagi pihak yang menjual energi bersubsidi ke masyarakat umum.

Pengamat Energi Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyakti punya dua kacamata untuk melihat manuver utak-atik anggaran subsidi energi ini.

Pertama, Yayan melihat dari sisi politik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menegaskan memang ada hak prerogatif presiden untuk mengatur poin-poin apa saja yang menjadi prioritas anggaran.

“Di mana (hak) prerogatif presiden harus disetujui oleh DPR, tentang Rancangan Undang-undang (RUU) APBN yang biasanya melalui proses Badan Anggaran (Banggar). Jadi, secara politik tergantung partai pengusung (Prabowo-Gibran) Vs oposisi untuk tanda tangan RUU APBN,” kata Yayan kepada CNNIndonesia.com, Senin (19/2).

Kedua, ia memandang dari sisi teknokratik. Yayan menilai realokasi subsidi energi sebaiknya tetap di-earmark atau ditetapkan secara spesifik peruntukannya bagi kebutuhan energi.

Ia mengatakan sifat subsidi energi harus tetap public goods ke sektor energi. Yayan juga menegaskan pentingnya menjaga stabilisasi daya beli masyarakat.

“Harus dihitung cost dan benefit dari kebijakan antara program subsidi energi Vs makan siang gratis. Berapa besar multiplier effect-nya?” tegasnya.

“Untuk efisiensi subsidi, selama tidak ada mixed energy supply yang mumpuni, agak repot. Misal, substitusi energi harus tersedia dengan baik, tidak bisa dicabut sekaligus. Harus disediakan energi alternatif yang mumpuni,” wanti-wanti Yayan.

Yayan tak meremehkan program makan siang gratis yang diusung Prabowo. Meski terlihat sepele, menurutnya program ini ‘cocok’ dengan struktur gastronomi alias ilmu tentang makanan di Indonesia.

Meski dimungkinkan, ia berpesan agar realisasi bagi-bagi makan siang dan susu gratis itu tetap harus berlandaskan studi. Yayan mendesak adanya kajian yang lebih efektif.

“Jika kita hitung efeknya, diasumsikan program makan siang gratis berdasarkan industri domestik, ini sangat bagus. Multiplier-nya akan lebih besar dibandingkan dengan (dampak) menghapus subsidi. Akan tetapi, asumsi program tersebut harus berbasis gastronomi lokal, jangan impor, biayanya bisa lebih besar (jika impor) dibandingkan penghapusan subsidi energi,” tutur Yayan.

“Sedangkan penghapusan subsidi akan meningkatkan inflasi 5 persen sampai 8 persen dari baseline dan multi round effect selama 3 bulan-4 bulan,” ramalnya soal malapetaka yang mungkin timbul.

Di lain sisi, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan penerus Jokowi perlu hati-hati memformulasikan subsidi energi. Terlebih, sektor ini mendapatkan alokasi cukup besar dari APBN, baik untuk BBM, LPG, hingga listrik.

Ia paham bahwa memang selama ini memang ada ketidaktepatan sasaran penerima subsidi energi. Namun, Komaidi mewanti-wanti risiko lonjakan inflasi jika subsidi energi diutak-atik dengan tidak tepat.