Keberatan dengan Pajak 40 Persen, Pengusaha Berkukuh Spa Bukan Hiburan

Ilustrasi Spa

Badung – Asosiasi pengusaha spa, terapis, hingga badan usaha kesehatan tradisional di Bali keberatan dengan kenaikan pajak hiburan 40 persen. Mereka berkukuh bahwa usaha spa maupun mandi uap tak layak dikategorikan ke dalam pajak hiburan.
“Sesuai KBLI (klasifikasi baju lapangan usaha Indonesia) yang kami pakai untuk mengurus izin, (spa) itu kategori jasa kesehatan dan kebugaran, bukan jasa hiburan. Dari sisi aturan pariwisata, ini pun salah kamar. Spa harusnya masuk kesehatan, bukan hiburan,” kata pelaku usaha spa, I Gusti Ketut Jayeng Saputra, di Legian, Badung, Bali, Jumat (12/1/2024).

Para pelaku usaha spa telah mengajukan permohonan pengujian materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Adapun, kenaikan pajak itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Undang-Undang 1/2022 itu mengatur kenaikan pajak barang dan jasa tertentu (PJBT) dari 15 persen menjadi 40 persen dan maksimal 75 persen. Terdapat 12 objek pajak khusus terkait pajak hiburan dan kesenian.

Menurut UU tersebut, spa dikategorikan sebagai jenis pajak kesenian dan hiburan. Usaha spa dipungut sebesar 40 persen bersama dengan kategori tempat karaoke, kelab malam, bar, hingga diskotek.

Menurut Jayeng, jika ditarik sesuai paradigma pajak hiburan, spa juga tidak tepat dikategorikan sebagai hiburan. “Spa bukan jasa penyelenggaraan tontonan, pertunjukan, permainan. Apalagi suatu keramaian untuk dinikmati. Ini sudah tidak cocok,” tegasnya.

Ia lantas menyoroti kategori panti pijat yang diklasifikasikan ke dalam pajak hiburan dan tetap dikenai pungutan 10 persen. Ia menilai kategori spa seharusnya juga bisa dimasukkan dalam kategori tersebut.

Sesuai Permenkes Nomor 8/2014, kata Jayeng, spa digolongkan ke dalam pelayanan kesehatan. Sementara itu, klasifikasi KBLI dalam pengajuan izin usaha menempatkan spa sebagai usaha yang mencakup jasa kesehatan dan perawatan yang memadukan metode tradisional dan modern secara holistik.

Baca juga:
Polemik Pajak Spa 40 Persen, Sandiaga Janji Carikan Solusi
“Aktivitas ini menggunakan air dan pendukung perawatan lainnya berupa pijat menggunakan ramuan, terapi aroma, latihan fisik, terapi warna, terapi musik, makanan dan minuman. Terapis pun adalah orang terlatih,” jelasnya.

Jayeng berharap kebijakan kenaikan pajak spa itu bisa dibatalkan. “Kami berharap agar dibatalkan atau menunda penerapan pajak 40 persen dan dikembalikan ke 12,5 persen atau di daerah lain 15 persen sebelum ada hasil dari MK,” pungkasnya.

Baca artikel detikbali, “Keberatan dengan Pajak 40 Persen, Pengusaha Berkukuh Spa Bukan Hiburan”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*